Paradox! Indonesia Memang Membiarkan Dirinya Disadap

Beberapa poin yang menunjukan mengapa kita terkesan memberikan negara kita untuk disadap. 

Pertama, coba kita lihat keberadaan kantor kedutaan besar AS jika ditarik lurus ke istana negara jaraknya hanya sekitar 500 meter. Tak jauh disamping kirinya ada kantor Balai Kota DKI Jakarta atau Gubernuran tempat Jokowi bertugas. Apakah ini tidak memberikan ruang untuk melakukan penyadapan rapat-rapat penting negara yang dilakukan di istana negara? Secepatnya kantor kedubes AS harus dipindah yang berjarak jauh dari kantor lembaga-lembaga negara.

Kedua, selama ini Badan Intelijen Negara hanya sering digunakan untuk memata-matai rakyat yang dianggap kontra dan mengganggu kebijakan pemerintahan SBY. Sehingga BIN kita mandul melakukan penangkalan terhadap operasi intelijen negara lain dan kita nyaris tidak mendengar capaian capain BIN dalam melakukan operasi pengamanan negara, seperti yang dilakukan oleh badan intelijen negara lain. BIN hanya bangga melakukan jumpa pers tentang penanganan dan penangkapan terhadap aksi-aksi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Soal penyadapan, itu NSA diminta pihak Australia untuk memantau soal uang. Karena Australia gusar mata uangnya sedang keropos.Kenapa yang disadap Indonesia? Iya tahu sendiri pemilik jaminan terbesar alat tukar (Mata Uang) seluruh dunia itu 

Bangsa Indonesia

Ketiga, lanjutnya, pemerintah dan DPR tidak pernah memikirkan membuat aturan hukum UU yang tegas sebagi acuan petugas atau aparat negara dalam memproteksi keamanan negara dari ancaman kegiatan spionase termasuk penyadapan dan sanksi bagi kegiatan spionase yg dilakukan negara lain di Indonesia.

SBY tidak akan berani menyatakan protes keras kepada AS maupun Australia. Coba kita kembali mengingat pidato SBY pada tahun 2004 setelah 2 jam pelantikan dirinya sebagai presiden dia berkata dlm bahasa inggris yg kira-kira menyatakan Indonesia is my first Country, and USA is my 2nd country. [voa-islam.com]